Pemprov DKI Siapkan Tarif Baru Transjabodetabek Berbasis Jarak Tempuh

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan kebijakan baru terkait tarif layanan Transjabodetabek bagi masyarakat. Skema tarif tersebut nantinya akan mempertimbangkan jarak perjalanan serta karakteristik layanan yang digunakan penumpang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan tarif antarkota tidak dapat disamakan dengan layanan perkotaan biasa. Menurutnya, kebijakan baru diperlukan untuk menyesuaikan biaya operasional dan kualitas layanan transportasi publik.

"Tarif layanan jarak jauh tidak memungkinkan disamakan dengan layanan reguler yang memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah sedang menyusun skema tarif baru yang akan diumumkan setelah seluruh kajian teknis selesai." katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan besaran tarif akan disesuaikan berdasarkan jarak tempuh serta fasilitas yang diterima pengguna. Meski terdapat penyesuaian, pemerintah memastikan tarif layanan tetap berada dalam batas keterjangkauan masyarakat.

Ia berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan publik dalam aktivitas sehari-hari.

"Penyesuaian tarif dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pengembangan transportasi publik berkelanjutan. Kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar layanan transportasi umum dapat diakses secara luas." ucapnya.

Saat ini, Transjakarta telah mengoperasikan rute Transjabodetabek yang menghubungkan Blok M dengan Bandara Soekarno-Hatta. Rute tersebut menjadi salah satu layanan strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi.

Sementara itu, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan tarif memiliki dampak luas bagi masyarakat. Menurutnya, pembahasan tarif tidak hanya berkaitan dengan biaya perjalanan, tetapi juga aspek keadilan sosial.

Ia menjelaskan subsidi transportasi selama bertahun-tahun telah membantu menjaga biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau. Karena itu, perubahan tarif perlu memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan kepentingan pengguna.

"Penentuan tarif transportasi publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan layanan dan kebutuhan masyarakat pengguna. Subsidi yang diberikan pemerintah selama ini berperan penting menjaga aksesibilitas transportasi massal bagi warga." ujarnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi cukup besar. Anggaran tersebut diberikan untuk mendukung operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Menurutnya, alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan transportasi massal yang terjangkau. Dukungan fiskal tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum di Jakarta.