RRI.CO.ID, Jakarta – Kebijakan moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diikuti penjelasan yang memadai. Kejelasan strategi pelaksanaan dinilai penting agar layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan optimal.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai, dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran sentral dalam program MBG. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dapur perlu disertai penjelasan mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh.

Menurut Iskandar, pemerintah sejak awal telah menetapkan target penerima manfaat dalam jumlah besar. Pencapaian target tersebut memerlukan dukungan sistem operasional yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.

"Tanpa dapur, tidak ada makanan. Tanpa makanan, tidak ada penerima manfaat. Tanpa penerima manfaat, target Presiden Prabowo Subianto tinggal menjadi angka dalam dokumen negara," kata Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan puluhan ribu dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG secara nasional. Karena itu, moratorium penambahan dapur memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai strategi yang akan diterapkan ke depan.

Menurutnya, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme yang disiapkan untuk menjaga kualitas layanan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

"Jika dapur baru dihentikan, sementara target penerima manfaat tetap besar, maka strategi penggantinya apa?". Ini perlu diperhatikan," ujarnya.

Iskandar mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah dapur yang tersedia. Kapasitas produksi, distribusi makanan, waktu pengiriman, hingga standar higienitas juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan dapur yang telah beroperasi mampu menjalankan tugas secara optimal. Selain itu, kapasitas layanan juga harus tetap terjaga seiring kebutuhan program yang terus berkembang.

"Apakah dapur yang sudah ada benar-benar mampu menaikkan kapasitas? Apakah jarak distribusinya masih aman? apakah kapasitas masak tidak memaksa dapur bekerja melampaui batas higienitas?" katanya.

Lebih lanjut, Iskandar mengingatkan bahwa MBG merupakan program yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan setiap hari. Karena itu, aspek operasional menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.

"MBG bukan program spreadsheet. Kalau dapur terlalu jauh dari sekolah, makanan bisa terlambat. Kalau makanan terlalu lama berada di suhu ruang, bakteri bisa tumbuh," ujarnya.

Menurut Iskandar, langkah penataan dapur merupakan bagian yang dapat dipahami dalam pengelolaan program berskala besar. Namun, ia berharap kebijakan tersebut tetap diiringi komunikasi yang jelas agar tujuan utama program dapat tercapai.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai bagaimana layanan akan tetap berjalan selama masa moratorium. Dengan penjelasan yang terbuka, kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program dapat terus terjaga.

"Yang terpenting adalah memastikan tujuan utama program tetap tercapai,l. Yaitu, menyediakan makanan bergizi yang aman dan tepat waktu bagi penerima manfaat," katanya.[]