Agustina Arumsari, Penjaga Anggaran Badan Gizi Nasional yang Baru

RRI.CO.ID, Jakarta - Nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto saat melantik punggawa baru Badan Gizi Nasional (BGN). Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono didapuk sebagai Wakil Kepala BGN.

Sebagai Kepala BGN yang baru adalah Nanik Sudaryati Deyang. Nama Nanik S Deyang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai wakil kepala BGN.

Agustina mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nanik S. Deyang. Pelantikan tersebut menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilihat dari rekam jejaknya, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar yaitu Rp 268 triliun.

Sebagian besar anggaran yaitu lebih dari 95,4 persen (Rp 255,5 triliun) untuk pemenuhan program gizi nasional. Sementara sisanya yaitu lebih dari 4,6 persen (Rp 12,4 trilun) untuk manajemen BGN.

Dalam pelaksanaanya, BGN dibantu oleh ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang secara langsung mengelola MBG. Setiap bulan SPPG mendapat anggaran sekitar Rp 1 miliar.

Data dari BGN menyebutkan jumlah SPPG seluruh Indonesia yang beroperasi adalah 29.990 unit. Mengelola anggaran SPPG yang jumlahnya puluhan ribu dengan lokasinya sampai pelosok-pelosok desa dengan nilai Rp 1 miliar per bulan, bukan perkara mudah.

Salah satu kritik mantan Menkopolhukam Mahfud MD kepada Kepala BGN yang lama yaitu Dadan Hindayana adalah Dadan tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal birokrasi dan anggaran. "Pak Dadan tidak memahami birokrasi dan hukum anggaran," kata Mahfud MD di media sosial.

Dadan adalah pakar dibidang serangga di Insititut Pertanian Bogor (IPB). Pendidikan Dadan sejak S1 hingga S3 yang dipelajari adalah serangga.

Masuknya Arumsari menjadikan pimpinan BGN yang baru ada angin segar. Jika kita simak sebelum bergabung ke BGN, Agustina dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan keuangan dan investigasi.

Agustina Arumsari merupakan alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga pada 1992 dan melanjutkan Diploma Empat di kampus yang sama hingga lulus pada 1998.

Pendidikan Agustina tidak berhenti di bidang akuntansi dan keuangan. Ia kemudian melanjutkan studi pasacasarjana di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum pada 2014.

Karier profesional Agustina dimulai sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Dari posisi tersebut, ia mulai meniti karier di lingkungan pengawasan keuangan negara.

Pengalamannya di BPKP terus berkembang seiring penugasan pada berbagai jabatan strategis. Pada 2017, ia dipercaya menjadi Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dua tahun kemudian, Agustina menjabat Direktur Investigasi III BPKP. Kariernya kembali meningkat ketika ditunjuk sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada 2020.

Pengalaman panjang dalam bidang investigasi dan pengawasan menjadikan Agustina dikenal sebagai ekonom sekaligus auditor senior. Berbagai penugasan tersebut memberinya pengalaman mengawal tata kelola dan akuntabilitas program pemerintah.

Pada 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Kepala BPKP. Jabatan tersebut diemban sebelum akhirnya dipercaya bergabung ke Badan Gizi Nasional.

Sebagai Wakil Kepala BGN, Agustina akan mendampingi Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama lembaga tersebut adalah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penunjukan Agustina menambah unsur pengawasan dan tata kelola dalam kepemimpinan baru BGN. Pengalaman panjangnya di bidang audit dan investigasi diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas program gizi nasional.

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi, hukum, serta pengawasan keuangan negara, Agustina menjadi salah satu figur yang dipercaya mengawal agenda strategis pemerintah. Kehadirannya di BGN diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program gizi bagi masyarakat Indonesia.