RRI.CO.ID, Jakarta - DPR RI pada hari ini, Senin, 8 Juni 2026, kembali menggelar pertemuan dengan pemerintah membahas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setelah sebelumnya memanggil pihak Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu, kali ini DPR berdiskusi dengan Kementerian ESDM, Kemenkum, BUMN dan Danantara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pembahasan dengan pemerintah hari ini difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yakni, melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi. Bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Pertemuan yang dipimpin oleh Dasco itu, terlihat hadir pihak pemerintah seperti, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kemudian, Menkum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Dasco menjelaskan, DPR dan pemerintah nantinya juga akan membahas tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh DSI. Kemudian, juga membahas tata kelola sektor ESDM yang berada di bawah Kementerian ESDM.

"Sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara, maupun tata kelola ESDM di bawah Kementerian ESDM. Serta, kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi," ucap Dasco.

Kemudian, Dasco memberikan kesempatan pertama kepada Dony Oskaria terkait tata kelola ekspor yang akan dilakukan DSI. Semua itu, demi masyarakat paham tentang tata kelola ekspor ESDM di Indonesia.

"Pak Dony Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI. Agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola ESDM," ujar Dasco.

Sebelumnya, DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah serta BI untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Pertemuan digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Hadir dalam pertemuan itu Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo. Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga mencapai level Rp 18.044.

Dasco mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal. Serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco.

Sementara Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter. Saat ini, difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers.

Ia menerangkan, langkah pertama yang ditempuh BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyebut antara fiskal dan moneter bersama-sama sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil.

"Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau timbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham, SBN (Surat Berharga Negara) dan juga kecil di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," ucap Perry.

Langkah kedua yang ditempuh pemerintah dan BI adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," kata Perry.