RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya data akurat bagi pembangunan. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Amalia mengapresiasi kepala daerah yang mendukung kegiatan statistik nasional. Menurutnya, komunikasi yang baik membantu penyediaan data berkualitas.

Ia menjelaskan wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk. Jumlah tersebut setara 57,22 persen dari total penduduk Indonesia.

Menurut Amalia, besarnya populasi menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan. Bonus demografi tidak akan otomatis memberikan manfaat bagi negara.

"Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat," ujarnya dalam Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama. Penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memaksimalkan bonus demografi.

Karena itu, BPS terus mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dinilai menjadi dasar kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan.

Tito mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar.

Menurut Tito, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan.

"Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan," ujarnya.

Ia menjelaskan Forkopimda yang solid dapat mendeteksi konflik lebih cepat. Selain itu, pengawasan pemerintahan dan pencegahan korupsi juga dapat diperkuat.

Mendagri juga mendorong daerah menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga diminta lebih aktif.

Tito turut mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan daerah dinilai berperan penting dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.