RRI.CO.ID, Jakarta - Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi. Guna mendukung stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.

Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan. "Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara," kata Tito dalam keterangannya, Kamis, 4 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan arahan yang melibatkan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Mendagri, Menteri PKP. Serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda wilayah Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY.

Tito menilai Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional sekaligus dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia. Karena itu, menjaga stabilitas politik dan keamanan di kedua wilayah tersebut menjadi hal yang sangat penting.

Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan secara optimal apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Ia mengingatkan berbagai peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, semua akan terganggu," ujarnya. Mendagri juga mengimbau seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik melalui forum resmi maupun pendekatan informal.

Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang mampu menjaga kekompakan antarpimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Tito meminta Pemda mengaktifkan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga kerukunan masyarakat dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan.

Menurutnya, daerah yang FKUB-nya aktif umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

Tito juga mendorong kepala daerah, khususnya yang memiliki kemampuan fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung kegiatan FKUB.

"Mohon juga dihidupkan FKUB. Biasanya daerah yang rentan terhadap isu keagamaan akan lebih cepat mencegah potensi konflik apabila FKUB berjalan dengan baik," katanya.