RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional serta implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, tantangan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil hingga generasi muda.

“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi. Dan ini mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,” ujar Jumhur, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, RKKIK akan berfungsi sebagai ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi. Dan berkonsultasi, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi guna mendukung pencapaian target iklim Indonesia.

Selain menjadi pusat kolaborasi, RKKIK juga diharapkan menjadi pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi. Salah satunya dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

Sementara. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH Ary Sudijanto menjelaskan bagaimana operasionalisasi kembali RKKIK. Yang mana dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.

“RKKIK akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan iklim dan karbon. Termasuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” kata Ary.

RKKIK akan memberikan berbagai layanan mulai dari konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, hingga pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu implementasi Nilai Ekonomi Karbon, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), serta Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

RKKIK juga menghadirkan sejumlah program seperti Pojok Iklim, Climate Clinic, Cengkrama Iklim, dan National Carbon Forum. Ini guna memperluas akses informasi serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi iklim nasional.

Pemerintah berharap kehadiran kembali RKKIK dapat memperkuat sinergi multipihak dalam menghadirkan solusi konkret untuk menghadapi krisis iklim. Sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.