RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendorong Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, serta verifikasi lapangan. Terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Presiden dan jajaran KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2026. "Kepala Staf Presiden memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung realitas di lapangan," kata Yanuar.

"Karena itu, KSP tidak boleh hanya menerima laporan administratif. Tetapi juga perlu melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, Presiden telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui berbagai program strategis nasional. Namun, efektivitas program tersebut perlu terus dipantau agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Yanuar menilai Presiden membutuhkan informasi yang objektif, akurat, dan berbasis fakta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan kebijakan.

Karena itu, ia berharap KSP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah.

Ia mencontohkan sejumlah program prioritas nasional seperti Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memiliki tujuan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, selain memperhatikan capaian target, pemerintah juga perlu memastikan program-program tersebut dapat diakses masyarakat serta berjalan efektif di lapangan.

"Kita semua mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana implementasinya berjalan dengan baik, hambatan di lapangan dapat diatasi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Yanuar mendorong KSP untuk meningkatkan intensitas kunjungan ke daerah, berdialog dengan masyarakat, serta melakukan pemantauan langsung. Guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima pemerintah pusat dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ia berharap penguatan fungsi monitoring dan evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.

"Presiden telah memberikan arah yang jelas. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik," katanya.