RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masukan publik tetap penting. Terutama terkait dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Menurut Dasco, masukan substansial layak menjadi pertimbangan pemerintah. Namun pembatasan kunjungan luar negeri Presiden dinilai bukan persoalan utama.

"Masukan soal substansi geopolitik patut dijadikan bahan pertimbangan. Mengapa tidak jika masukan tersebut baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menegaskan frekuensi perjalanan Presiden tidak dapat dibatasi. Sebab kebutuhan diplomasi bergantung pada situasi yang dinamis.

Dasco menilai perkembangan global berdampak langsung terhadap Indonesia. Karena itu, kepala negara perlu merespons secara cepat.

"Presiden mempunyai strategi yang tidak bisa dibatasi jadwal. Semua harus menyesuaikan kondisi yang berkembang," ujarnya.

Menurut Dasco, agenda luar negeri Presiden selama ini berlangsung efektif. Kunjungan dilakukan untuk membahas kepentingan strategis nasional.

Ia juga menilai sejumlah kunjungan mendadak dipicu situasi internasional. Kehadiran Presiden dianggap diperlukan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mendukung langkah diplomasi Presiden. Ia menyebut kunjungan luar negeri sebagai strategi menjaga kepentingan nasional.

Dudung menilai kritik terhadap Presiden merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun kunjungan tersebut tidak bisa dipandang sebagai perjalanan biasa.

"Situasi ekonomi global dan perang tidak baik-baik saja. Presiden menjaga kepentingan nasional di berbagai sektor," kata Dudung.

Menurutnya, Indonesia memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Hubungan bilateral penting untuk perdagangan, investasi, dan kebutuhan strategis lainnya.

Dudung menegaskan Indonesia tidak dapat berdiri sendiri menghadapi tantangan global. Komunikasi langsung antarnegara tetap diperlukan untuk memperkuat posisi nasional.

Karena itu, diplomasi Presiden dinilai menjadi bagian penting strategi negara. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kepentingan Indonesia di tingkat global.