KSP Minta Penguatan untuk Kawal Program Prabowo

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, KSP mengusulkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran agar fungsi koordinasi serta pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI. Menurutnya, KSP memiliki tugas mengawal dan merekomendasikan berbagai program prioritas nasional yang masuk dalam agenda Asta Cita Presiden.

Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, Koperasi Merah Putih. Hingga berbagai program strategis lainnya yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo.

“Bahwa tugas KSP adalah mengawal dan merekomendasikan program prioritas Bapak Presiden. Tentang program nasional yang mensukseskan Asta Cita dan program prioritas Presiden,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan KSP juga menjalankan program “KSP Mendekat” yang bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat. Sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah maupun koordinasi lintas kementerian.

“Keberadaan KSP penting sebagai filter agar tidak seluruh persoalan pemerintahan harus ditangani langsung oleh Presiden. Banyak hal lebih strategis harus dilakukan Presiden,” ujarnya.

Dudung mengklaim berbagai laporan dan aduan masyarakat yang masuk melalui program KSP Mendekat telah berhasil ditindaklanjuti. Sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Namun, ia menilai dukungan anggaran yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Dudung mengungkapkan anggaran operasional KSP di luar komponen gaji hanya sekitar Rp3 miliar per tahun.

“Anggaran masih berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Bayangkan anggaran KSP ini di luar gaji keseluruhan anggota hanya Rp3 miliar setahun,” katanya.

Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari koordinasi lintas kementerian, investigasi lapangan, hingga verifikasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dan pemerintah daerah.

Dudung menambahkan, keterbatasan anggaran berpotensi mengganggu independensi KSP. Karena itu, KSP mengusulkan penguatan dukungan anggaran agar fungsi pengawasan dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif.

Usulan tersebut, kata Dudung, mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR RI. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, KSP berharap dapat semakin optimal mengawal pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo.

Sementara Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi aspirasi masyarakat. Isu pertama menyangkut efektivitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan bahwa PDI-Perjuangan sepenuhnya mendukung program tersebut. Namun ia mengkritik sistem distribusinya yang dinilai kurang tepat sasaran jika dipukul rata ke semua siswa.

“Oleh karena itu, kalau boleh yang 30 persen ini tidak diberikan tetapi digunakan kepada sektor yang lain. Atau misalnya perbaikan sekolah dan sebagainya," ucap Rapidin.