Komisi IX Soroti Tantangan Distribusi MBG untuk Wilayah 3T
- 03 Jun 2026 12:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Komisi IX DPR RI menyoroti distribusi Program MBG di wilayah 3T yang masih membutuhkan perhatian serius.
- Kualitas makanan bergizi dan higienis serta ketepatan sasaran penerima manfaat dinilai masih perlu diperkuat.
- Kepemimpinan baru BGN diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan pemerataan pelaksanaan Program MBG.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengungkap sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu sorotan utama adalah distribusi program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, secara umum Badan Gizi Nasional (BGN) telah meletakkan dasar pelaksanaan program dengan cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Pada dasarnya untuk program dengan jangkauan seluas ini, BGN telah meletakkan dasar yang cukup bagus. Walaupun harus diakui di beberapa hal perlu diperbaiki,” kata Ninik kepada RRI.CO.ID melalui pesan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menilai keseriusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan makanan bergizi dan higienis masih menjadi pekerjaan rumah penting. Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat juga perlu terus diperkuat.
Ninik juga menyoroti pemenuhan gizi bagi kelompok B3 serta distribusi MBG di wilayah 3T yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius. Menurutnya, pemerataan layanan menjadi tantangan besar karena cakupan program yang sangat luas.
“Seperti keseriusan SPPG dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis dan ketepatan sasaran. Khususnya pada pemenuhan gizi pada kelompok B3, dan tentu program MBG untuk wilayah 3T,” ujarnya.
Ia menegaskan Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara asal. Karena itu, evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan di berbagai sektor.
Ninik berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menilai program tersebut harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
“MBG adalah salah satu program andalan Presiden Prabowo. Jadi pimpinan baru harus mampu membawa program ini sesuai filosofi dasarnya,” kata Ninik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
"Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi. Dari situ, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
Catatan itu di antaranya terkait kedisiplinan di dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian juga kedisplinan dalam menjalankan tata kelola dan kedisplinan dalam menjaga kualitas makanan.
"Ada yang berkenaaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola. Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....