DPR Dorong Orkestrasi Penanganan Pascabencana Aceh-Sumatera dalam Satu Komando

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan Pemerintah agar penanganan pascabencana banjir Aceh-Sumatera ada dalam satu komando. Ia meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana tersebut.

“Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp 60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” kata Alex, Jumat, 29 Mei 2026.

Alex mengatakan, hasil pembahasan Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 menyebut bawa tambahan-tambahan anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk menanam kembali (reforestasi) hutan yang menjadi pemicu banjir. “Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir," katanya.

Alex meminta kementerian dan lembaga terkait penanganan dampak bencana untuk semakin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Alex juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kemenkeu sebagai bendahara negara.

“Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” katanya.

Sebagai informasi, DPR telah menyetujui rencana induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh-Sumatera yang diajukan Satgas PRR. Dalam rencana tersebut, terdapat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai angka Rp 100,1 triliun, selama tiga tahun.

Adapun rincian untuk penanganan bencana Aceh-Sumater tahun 2026 membutuhkan anggaran sebesar Rp 38,9 triliun. Sementata untuk tahun 2027 sebesar Rp 32,9 triliun dan tahun 2028 senilai Rp 28,2 triliun.

“Renduknya tuntas, alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” kata Alex.

“Sekarang rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan, ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” katanya.