Pemerintah: Penanganan Pascabencana Sumatra Kini Masuk Fase Pemulihan Permanen

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyatakan, penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Tahapan tersebut akan dijalankan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) secara bertahap hingga 2028.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama. Yakni, tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.

“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat, itu langsung komando dari Bapak Presiden. Semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito dikutip Kamis 28 Mei 2026.

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, koordinasi lintas sektor terus dipercepat untuk mengawal fase transisi. Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar sudah kembali berjalan.

Layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi bahan bakar minyak (BBM), jaringan internet. Hingga fasilitas kesehatan disebut telah kembali beroperasi di wilayah terdampak.

Selain itu, konektivitas antarwilayah juga mulai pulih. Seluruh jalan nasional kini telah kembali terhubung.

Sementara jembatan nasional sudah kembali berfungsi baik melalui pembangunan permanen maupun solusi sementara. Seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.

“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.

Kemajuan penanganan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah proses perbaikan dilakukan.

Meski demikian, sebagian kecil sekolah masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang memerlukan relokasi. Sementara itu, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda dilaporkan terus menurun.

Pemerintah kini mengarahkan fokus penanganan pada tahap pemulihan permanen berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” kata Tito.

Renduk pemulihan itu dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.

Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan hunian tetap. Agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.