RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), tengah melakukan uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintaah Digital (Dirjen TPD), Mirra Tayyiba, saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan uji coba ini ditujukan, untuk menciptakan proses yang terhubung, kejelasan alur layanan, serta peningkatan ketepatan data yang terkini. Sehingga dijelaskannya, dalam pelaksanaan program Perlinsos, data yang dipakai merupakan data yang terupdate dan terpercaya.

"Pemerintah saat ini melakukan uji coba penggunaan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan sosial yang difokuskan pada penciptaan keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, serta peningkatan akurasi dan keterkinian data," kata Mira dalam konferensi pers terkait 'Perluasan Piloting Digitalisasi Perlinsos', dikutip di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Lebih lanjut diungkapkan Mira, dalam uji coba ini difokuskan pada dua program penyaluran bantuan social (bansos). Yang pertama dirincikannya, yakni data dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dari kedua program itu dijelaskan Dirjen TPD, menyasar pada 40 persen data kelompok masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dinilai Mira menjadi tantangan tersendiri dalam digitalisasi data Perlinsos.

Sebab dijelaskannya, selain belum terhubungnya data lintas instansi pemangku kepentingan, namun terdapat pula kendala konsistensi pembaruan data. Hal ini diungkapkannya, mengakibatkan data yang dilakukan uji coba tersebut sering kali keliru.

"Ditujukan untuk 40% kelompok masyarakat terbawah secara tingkat ekonomi. Masih ada tantangan yang perlu terus kita kelola bersama, seperti data antar instansi yang belum sepenuhnya terhubung, ini menyebabkan risiko data ganda, tidak konsisten, ataupun belum terkini serta proses verifikasi yang masih Panjang," ujar Dirjen TPD Mira.