RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan work from home (WFH) setelah hasil evaluasi selama dua bulan menunjukkan dampak positif. Dampak yang terlihat terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan WFH berkontribusi terhadap penurunan konsumsi Pertalite pada April 2026.

“WFH dalam dua bulan terlihat hasilnya cukup baik. Terjadi penurunan penggunaan Pertalite pada April, mendekati 9 persen,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi Stimulus Ekonomi Semester II di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan WFH di sejumlah sektor. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta.

Menurut Airlangga, mekanisme pelaksanaan WFH akan diatur oleh kementerian terkait. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan aturan bagi ASN.

Kementerian Dalam Negeri mengatur pemerintah daerah, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan ketentuan untuk sektor swasta. “Karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” katanya.

"Untuk ASN nanti Ibu MenPAN akan memperpanjang atau membuat surat edaran baru. Kemudian untuk daerah akan diatur oleh Mendagri."

Pemerintah menilai kebijakan WFH mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap penurunan konsumsi BBM. Di sisi lain, pola kerja tersebut juga dinilai tetap mampu menjaga produktivitas di sektor pemerintahan maupun dunia usaha.

Selain membahas evaluasi WFH, rapat koordinasi juga menyinggung sejumlah stimulus ekonomi untuk Semester II 2026. Beberapa program yang disiapkan antara lain insentif pajak bagi penulis.

Selanjutnya diskon transportasi saat libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru), Program Magang Nasional. Hingga program vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).