RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan pengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Ia menjelaskan, pihaknya menerima laporan terkait praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus.

Menurut Sony, pelaku biasanya terlebih dahulu mendaftarkan diri hingga memperoleh identitas SPPG. Namun setelah itu, mereka tidak melanjutkan pembangunan fasilitas yang menjadi syarat operasional.

Sebaliknya, para pelaku memanfaatkan identitas tersebut untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG kepada masyarakat dengan mengatasnamakan BGN. Padahal, kata Sony, proses pendaftaran titik SPPG hanya dapat dilakukan langsung oleh yayasan melalui sistem resmi yang telah disediakan.

"Biasanya yang dilakukan pelaku, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan identitas SPPG, dia tidak membangun. Tetapi menawarkan diri seolah-olah pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN untuk membantu mengurus mendapatkan titik lokasi, maka terjadilah transaksi," ujar Sony.

Ia pun menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan memperoleh titik SPPG dengan imbalan tertentu. BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengurus maupun menjamin persetujuan titik SPPG melalui jalur tidak resmi.

Sony juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi terkait program SPPG diperoleh melalui kanal resmi BGN. Guna menghindari potensi kerugian akibat penipuan.

Kasus ini menjadi perhatian BGN menyusul munculnya sejumlah laporan dari masyarakat yang mengaku ditawari bantuan pengurusan titik SPPG oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut. BGN juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik serupa agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.