RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) akan ditangguhkan operasionalnya. Ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan percepatan kepemilikan SLHS menjadi bagian penting. Dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SLHS bukan sekadar persoalan administratif. Tetapi menyangkut perlindungan masyarakat dan kualitas layanan program,” kata Khairul, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Khairul, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan penangguhan operasional. Hingga sertifikat diperoleh.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memastikan standar higiene dan sanitasi dalam proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan Program MBG merupakan program strategis nasional yang dijalankan dengan landasan regulasi melalui berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan teknis yang telah diterbitkan BGN.

Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Terutama melalui peran SPPG sebagai bagian dari sistem layanan publik gizi nasional.

“SPPG bukan hanya dapur produksi makanan. Tetapi bagian dari sistem layanan publik gizi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat akan menilai kualitas Program MBG dari aspek kebersihan, keamanan pangan, hingga ketepatan distribusi makanan yang diterima setiap hari. Karena itu, BGN meminta seluruh pengelola SPPG menjalankan standar higiene dan sanitasi secara disiplin demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.