Marak Penangkapan Ikan Ilegal, DPR Ingatkan Potensi Ekonomi Biru Rp3.000 Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping mengkhawatirkan pemasukan APBN tergerus akibat maraknya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Pemerintah melalui KKP, dinilainya perlu melakukan penguatan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan agar tidak dinikmati oleh asing.

Pernyataan tegas politikus PKS ini, sekaligus merespons pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Paripurna DPR. Presiden Prabowo dalam menyebutkan, adanya ribuan kapal asing mencuri sumber daya ikan Indonesia.

“Potensi ekonomi biru maritim kita senilai Rp3.000 triliun lebih, minimal setara dengan APBN dalam satu tahun. Kehilangan akibat illegal fishing bisa mencapai Rp300 triliun," kata Riyono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Seandainya lima tahun sumber daya laut Indonesia diselamatkan, ia menuturkan, sebanyak Rp1.500 triliun uang negara dapat terjaga. Dari anggaran tersebut, diungkapkannya dapat membiayai dan membangun sektor maritim Indonesia agar lebih kuat.

Riyono pun menyoroti, pengawasan wilayah kelautan Indonesia yang terus dioptimalkan melalui Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) berbasis kearifan lokal. Hal ini penting, dilakukan untuk pengawasan yang bersifat preventif dan mencakup jarak pengawasan antara 0-4 mil.

“Pengawasan terhadap illegal fishing harus berbasis teknologi tinggi, mulai dari perangkat keras berupa kapal pengawas yang andal. Sumber daya manusia yang terlatih, peta pengawasan real time, laporan pelanggaran berbasis satelit, kecepatan tindakan pelanggaran dengan big data," ucap Riyono.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, 9 Mei 2026.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. “Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan, pengembangan ekonomi biru (blue economy) dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai.

Presiden Prabowo menargetkan, sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. “Tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 KNMP, dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000,” ujar Presiden Prabowo.