RRI.CO.ID, Jakarta - Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 dinilai harus melampaui seremoni demokrasi politik semata. Momentum reformasi diarahkan menuju transformasi demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan 98 Resolution Network di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Mereka menegaskan perlunya penguatan mandat reformasi sesuai amanat konstitusi.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai reformasi harus fokus pada keberpihakan negara kepada rakyat. Ia menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan kebocoran penerimaan negara.

Ia menyebut langkah itu dilakukan melalui pengembalian aset untuk kepentingan rakyat. “Mandat reformasi sita harta koruptor untuk subsidi rakyat mulai dijalankan,” ujar Haris Moti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

98 Resolution Network menilai masih terjadi ketimpangan antara politik dan ekonomi. Mereka menilai demokrasi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Ketua Umum PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menegaskan reformasi tidak boleh berhenti pada politik. Ia menyebut negara harus hadir dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Ia menilai pemerataan ekonomi harus menjadi tujuan utama reformasi. “Reformasi harus menuju demokratisasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” kata Sulaiman.

Kelompok ini menilai sejumlah kebijakan pemerintah sejalan dengan semangat reformasi. Kebijakan tersebut meliputi pemberantasan mafia migas hingga penertiban kawasan hutan.

Mereka juga menyoroti Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagai langkah strategis pemerintah. Langkah itu dinilai memperkuat pengelolaan sumber daya untuk rakyat.

Sementara itu, Sekjen PIJAR 98, Indri Ariefiandi, menegaskan kritik harus disertai solusi konstruktif. Ia menyebut demokrasi membutuhkan gagasan alternatif yang berpihak kepada rakyat.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kritik dan kontribusi kebijakan. “PIJAR 98 memandang kritik harus disertai solusi bagi penguatan ekonomi nasional,” ujarnya.

98 Resolution Network menilai APBN kini diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Mereka menyebut anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi.

Kelompok itu mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional. Mereka mendorong penguatan demokrasi menuju pemerataan kesejahteraan rakyat.