RRI.CO.ID, Jakarta - Arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.

Menurut Tamsil, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan penguatan ekonomi rakyat dan daerah. "Ini menunjukkan arah pembangunan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama," kata Tamsil, Kamis, 21 Mei 2026.

Ia mengatakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai relevan. Di tengah dinamika global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tetap memberi ruang bagi pertumbuhan dan inovasi. Namun negara tetap hadir menjaga keadilan distribusi dan perlindungan masyarakat.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif. Ia menegaskan pembangunan nasional harus memberi manfaat yang lebih merata, termasuk bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penopang sumber daya nasional.

“Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan. Terutama bagi daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Menurut Tamsil, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pemula menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi daerah. Ia juga mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi sektor usaha rakyat.

“Akses pembiayaan harus lebih adil agar pelaku usaha kecil dapat berkembang. Dan menjadi penggerak ekonomi nasional,” ucapnya.

Selain itu, Tamsil menilai penguatan pendidikan kewirausahaan dan dukungan pembiayaan bagi generasi muda penting untuk menciptakan lebih banyak pencipta lapangan kerja di masa depan. DPD RI, lanjutnya, siap mengawal agenda pembangunan nasional agar tetap berpihak pada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah di Indonesia.