DPD RI Dorong Beasiswa PIP 2026 Papua Barat Fokus Wilayah Pinggiran

RRI.CO.ID, Fakfak - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 akan difokuskan pada wilayah pinggiran. Kebijakan afirmasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Provinsi Papua Barat.

Filep menyampaikan, distribusi beasiswa yang menyasar daerah pinggiran menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perkampungan. Khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Penyaluran lebih menyasar ke peserta didik di daerah pinggiran. Supaya benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Filep usai melakukan reses di Kabupaten Fakfak, Jumat 8 Mei 2026.

Menurutnya, bantuan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima. Tetapi juga menekankan pemerataan dan ketepatan sasaran.

Ia menilai optimalisasi pelaksanaan PIP membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Terutama dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta pengawasan orang tua terhadap penggunaan dana bantuan.

“Dapodik harus diperbarui secara berkala agar siswa yang benar-benar butuh bisa menerima PIP,” ujarnya. Pada 2025, program PIP di Papua Barat telah menjangkau 36.879 siswa dengan total bantuan Rp26,66 miliar.

Rinciannya, sebanyak 19.487 siswa SD menerima Rp7,82 miliar, 9.118 siswa SMP Rp5,60 miliar, 6.006 siswa SMA Rp9,70 miliar. Serta 2.268 siswa SMK Rp3,53 miliar.

Filep menegaskan, PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan. Melainkan bukti kehadiran negara untuk memastikan anak-anak Papua tidak putus sekolah akibat keterbatasan biaya.

Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Indonesia timur, realisasi penyaluran PIP di Papua Barat masih berada di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di NTT, jumlah penerima mencapai 758.636 siswa dengan total bantuan Rp545,34 miliar, sedangkan di NTB sebanyak 470.957 siswa dengan alokasi Rp312,93 miliar.

“Tahun ini, saya usahakan agar kuota PIP Papua Barat ditambah sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi, saya berharap dukungan terkait akurasi Dapodik,” kata Filep.