Kebijakan Ekspor Satu Pintu Picu Kekhawatiran Industri Sawit

RRI.CO.ID, Jakarta – Kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu mulai menuai respons pelaku industri sawit. Kebijakan tersebut dinilai memengaruhi stabilitas harga sawit nasional.

Aturan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 di DPR RI, Rabu, 20 Mei lalu. Prabowo sebut Pemerintah telag menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas strategis nasional.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menyoroti dampak kebijakan ekspor sawit satu pintu tersebut. Kebijakannya dinilai memicu penurunan harga sawit tingkat petani.

Darto mengatakan harga Crude Palm Oil (CPO) langsung mengalami penurunan setelah pengumuman kebijakan tersebut. Penurunan tersebut kemudian berdampak pada harga tandan buah segar milik petani.

“Sejak Bapak Presiden kemarin mengumumkan soal ekspor satu pintu, itu respon pasar terutama harga CPO di beberapa tempat ya, turun kemarin minus Rp800. Hari ini itu harga Tandan Buat Sundar (TBS) sawit di level petani kecil itu tergerus antara Rp100-Rp200 per kilogram,” kata Darto dalam dalam perbincangan bersama PRO3 RRI, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani sawit semakin tertekan akibat harga jual yang menurun. Ia menilai ketidakpastian kebijakan memicu spekulasi di pasar sawit nasional.

Darto mengingatkan pengalaman penghentian ekspor sawit pada masa pemerintahan sebelumnya pernah menimbulkan gejolak besar. Kebijakan itu disebut menghambat transaksi antara perusahaan dan petani sawit.

“Nah ketika keran ekspornya itu ditutup, ini kan sama halnya mematikan proses transaksi antara perusahaan dan juga petani itu sendiri. Itu pengalaman di masa lalu, nah pengalaman sekarang penuh dengan spekulasi, ” ungkapnya.

Ia mengatakan sejumlah pabrik sawit mulai menahan pembelian tandan buah segar dari luar kebun inti. Menurutnya, beberapa pabrik juga mulai mengurangi pembelian CPO dari pihak ketiga.

Darto menilai kondisi tersebut dapat memperburuk posisi petani sawit kecil di daerah karena harga berpotensi turun di bawah kelayakan. Ia juga mempertanyakan kesiapan PT Danantara menjalankan ekspor sawit terpusat sesuai standar pasar global.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tambang dan Mineral Apindo Pahendra Sinadia mengatakan kebijakan tersebut memengaruhi kepastian hukum. Serta stabilitas regulasi bagi pelaku usaha.

“Bagi sisi pelaku usaha kita butuh kepastian hukum, stabilitas regulasi agar daya saing ekspor. Apalagi yang disampaikan pak Presiden ini kebijakannya akan berdampak kepada eksporter komunitas, 2 komunitas, sawit dan batu bara," ujarnya.

Pahendra menilai mekanisme ekspor melalui PT Danantara masih memerlukan pembahasan teknis lebih mendalam. Ia khawatir perubahan sistem dapat memengaruhi kontrak dagang serta daya saing ekspor Indonesia.

Pelaku industri berharap pemerintah melibatkan pengusaha sebelum menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara penuh. Langkah tersebut dinilai penting menjaga kepastian usaha dan stabilitas perdagangan komoditas nasional. (Sarah Maulida Ali)