Presiden Prabowo: Indonesia Tidak Pernah Alami Kerugian dalam Perdagangan

  • 20 Mei 2026 11:33 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Prabowo menyebut kekayaan Indonesia banyak mengalir keluar negeri selama puluhan tahun
  • Prabowo mengatakan ekspor Indonesia selalu lebih besar dibandingkan impor setiap tahun
  • Presiden menilai praktik under invoicing berdampak terhadap kemampuan anggaran negara

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia tidak pernah mengalami kerugian dalam aktivitas perdagangan internasional. Menurutnya, nilai ekspor Indonesia selalu lebih besar dibandingkan impor setiap tahunnya.

“Bahwa negara kita tidak pernah rugi. Satu tahun pun kita tidak pernah rugi,” ujarnya saat rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 20 Mei 2026.

Prabowo menjelaskan, kondisi tersebut seharusnya membuat Indonesia terhindar dari krisis ekonomi berkepanjangan selama ini. Namun demikian, sebagian besar keuntungan justru mengalir keluar dari Indonesia dalam jumlah besar.

“Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi,” katanya.

Presiden Prabowo menyebut, keuntungan Indonesia selama 22 tahun mencapai USD436 miliar (sekitar Rp7.000 triliun). Akan tetapi, sebanyak USD343 miliar (sekitar Rp5.500 triliun) justru keluar dari Indonesia dalam periode tersebut.

“Tapi apa yang terjadi. Keuntungan kita selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar. Yang keluar adalah 343 miliar dolar,” ucapnya.

Prabowo mengatakan, data tersebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai aliran kekayaan Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan anggaran negara selama bertahun-tahun.

“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil. Gaji-gaji aparat penegak hukum kecil,” ujarnya.

Presiden Prabowo menambahkan, keterbatasan anggaran negara juga berdampak terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara di Indonesia. Ia menyebut praktik under invoicing menjadi salah satu persoalan yang terjadi selama puluhan tahun.

“Ini yang selalu anggaran tidak cukup dan tidak kuat. Selama 34 tahun terjadi under-invoicing,” katanya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....