RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi XI DPR RI menilai kehadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR RI menjadi tradisi baru ketatanegaraan. Presiden dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan selama ini penyampaian KEM PPKF biasanya dilakukan Menteri Keuangan atas nama Presiden. Namun kali ini, Presiden akan menyampaikan langsung arah awal pembahasan APBN 2027 di hadapan DPR RI.

“Pembacaan rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menjelaskan, KEM PPKF menjadi tahap awal pembahasan APBN 2027. Dalam dokumen tersebut, pemerintah akan membahas berbagai asumsi makro ekonomi nasional.

Menurutnya, asumsi tersebut mencakup target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga lifting minyak dan gas. Pemerintah juga akan mulai membahas alokasi indikatif kementerian dan lembaga.

“Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range. Mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, kemudian ICP, produksi lifting minyak dan lifting gas,” ujarnya.

Misbakhun menilai langkah Presiden menyampaikan langsung KEM PPKF menunjukkan perhatian serius terhadap APBN. Menurutnya, Presiden ingin kebijakan fiskal dipahami masyarakat sejak awal proses penyusunan.

Menurut Misbakhun, kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini memang menjadi tantangan yang harus dikelola pemerintah. Karena itu, kebijakan ekonomi harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko geopolitik dunia.