KSP: Dua SPPG di Jakarta Barat Diberhentikan Sementara karena Tak Layak
- 15 Mei 2026 16:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman hentikan sementara dua dapur MBG Jakarta Barat usai ditemukan kondisi tidak layak dan kotor.
- Pemerintah perketat pengawasan program MBG untuk mencegah risiko kesehatan bagi anak penerima manfaat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat dihentikan sementara operasionalnya. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan kondisi dapur tidak layak dalam inspeksi mendadak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung mengatakan temuan tersebut didapat saat sidak di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Selasa, 12 Mei 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dapur kotor, tumpukan sampah, hingga adanya belatung di area pengolahan makanan.
“Jadi memang menurut saya itu tidak layak. Setelah itu Kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,” kata Dudung dalam keterangan pers di Kantor KSP, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Dudung, langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kualitas program MBG. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diterima anak-anak tetap bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi.
Ia menegaskan pengawasan akan terus diperluas ke sejumlah daerah lain menyusul adanya laporan ketidaksesuaian standar pelayanan MBG. “Saya akan cek ke beberapa daerah, saya mendengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada hal-hal yang prosesnya tidak sesuai standar,” ujarnya.
Dudung juga mengingatkan yayasan maupun investor pengelola dapur MBG agar tidak hanya berorientasi mencari keuntungan. Ia meminta seluruh pihak memprioritaskan kualitas makanan demi kesehatan anak-anak penerima program.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan. Ini agar betul-betul diwaspadai,” ucap Dudung.
Menurut Dudung, pemerintah tidak ingin program MBG justru menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan makanan. Karena itu, KSP bersama Badan Gizi Nasional akan terus memperketat pengawasan di lapangan.
“Ya saya sampaikanlah kepada yayasan-yayasan yang mendirikan untuk membuat MBG dan sebagainya. Tolonglah berpikir untuk memajukan bangsa, ini anak-anak kita kasihan,” kata Dudung.
Pemerintah memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah. Pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....