Poin Utama
- Ekspor perdana 47.250 ton pupuk urea ke Australia
- Nilai tahap awal ekspor capai sekitar Rp600 miliar
- Target ekspor ditingkatkan hingga 500 ribu ton
- Harga pupuk subsidi turun 20 persen
- Volume pupuk subsidi bertambah 700 ribu ton
RRI.CO.ID, Bontang - Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai Rp 7 triliun. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia Rabu, 14 Mei 2026.
Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar.
Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai Rp 7 triliun.
“Rencana kita ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” kata Andi Amran Sulaiman.
Menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia.
“Dubes India sudah meminta 500 ribu ton. Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga berminat,” ucapnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga mencatat penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Volume pupuk subsidi juga bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara.
“Di saat geopolitik dunia memanas, harga pupuk Indonesia turun 20 persen. Volume pupuk juga bertambah,” kata Amran.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian penguatan sektor pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga memperluas akses pupuk bagi petani.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan tersebut diarahkan mendukung swasembada pangan nasional.
Pemerintah juga melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga. Langkah dilakukan untuk mempercepat distribusi pupuk ke petani.
Sistem distribusi pupuk kini dipangkas menjadi lebih sederhana. Pola distribusi dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani dan koperasi.
Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional. Reformasi dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi biaya produksi.
Pemerintah memproyeksikan reformasi mampu menghemat Rp14 triliun per tahun. Penghematan subsidi pupuk hingga 2035 diperkirakan mencapai Rp112 triliun.
Pemerintah juga menjalankan tujuh proyek strategis revitalisasi industri pupuk nasional. Total investasi proyek mencapai Rp72,84 triliun.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi. Biaya produksi pupuk baru tercatat 26 persen lebih rendah dibanding fasilitas lama.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath mengapresiasi kerja sama pupuk kedua negara. Kerja sama dinilai memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan Australia.
“Kerja sama ini mencerminkan persahabatan kuat Indonesia dan Australia. Pupuk ini juga mendukung produksi pangan Australia,” kata Gita Kamath.
Menurut Amran, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....