DPR Sebut Dewas RRI harus Lincah di tengah Gempuran Disrupsi Media

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menekankan pentingnya proses pemilihan Dewan Pengawas LPP RRI. Ia menyebut, LPP bukanlah alat pemerintah, melainkan instrumen negara yang harus mampu menjangkau dan dipahami masyarakat luas.

Apalagi, di tengah disrupsi media, masyarakat cenderung memilih konten melalui media sosial dibandingkan televisi atau radio. “Dari sisi model bisnis, RRI harus bisa keluar mencarikan solusi, salah satunya siaran RRI melalui digital, Podcast, Youtube,” katanya, saat diwawancarai rri.co.id, usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurutnya, Dewan Pengawas yang dipilih harus memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menambahkan, jajaran direksi RRI dituntut bersikap lincah (agile), berpikir cepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan.

“Sehingga pemirsa tetap tahu bahwa RRI itu eksis. Di tengah tantangan yang ada sekarang memang kebutuhan-kebutuhan di tingkat, di level di perkotaan itu sangat tinggi,” ucapnya.

Meski demikian, Putra mengingatkan agar RRI tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah yang masih mengandalkan siaran konvensional. Oleh karena itu, ia mendorong agar peningkatan layanan digital tetap diiringi dengan penguatan siaran manual.

Diketahui, Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA. Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk seleksi Dewan Pengawas RRI.

Rapat ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi peran RRI, TVRI, dan LKBN Antara. Utamanya sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya.