Dirut LPP RRI Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sukseskan Siaran Piala Dunia 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara, Rabu, 13 Mei 2026. Rapat itu membahas sejumlah isu strategis penyiaran publik, termasuk Program Piala Dunia 2026.

Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menyampaikan kolaborasi program yang dipimpin oleh TVRI ini telah berjalan cukup dalam. “Kita membantu mengamplifikasi proyek besar ini yang dipimpin oleh teman-teman TVRI,” ujar Hendrasmo.

Menurutnya, RRI berperan dalam mendukung proyek tersebut, termasuk membantu pencapaian target PNBP. Ia juga memastikan RRI tetap berupaya bersikap proaktif dalam mendukung jalannya program tersebut.

“Kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat. Karena ini kan program presiden untuk menghibur rakyat, yang dibiayai oleh pemerintah,” ucapnya.

Hendrasmo menyebut, sebagai program pemerintah, pelaksanaannya juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada presiden sehingga harus dijalankan secara serius. Karena itu, RRI berkomitmen untuk menyukseskannya melalui kolaborasi dan kerja sama erat dengan TVRI sebagai leading sector.

Adapun, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebut keberhasilan penayangan Piala Dunia 2026 tidak hanya berdampak pada reputasi TVRI. Hal ini, menurutnya, juga berdampak pada citra Indonesia di mata publik.

“TVRI bagi saya lembaga penyiaran yang berkelas, karena itu tidak boleh ada kekurangan dalam penyiaran tersebut. Tentu apa pun yang kurang dan yang diminta masyarakat harus dipenuhi secara baik,” kata Saleh.

Sementara itu, disepakati bahwa LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara akan menindaklanjuti sejumlah masukan. Di antaranya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam program Piala Dunia 2026.

Kemudian, melakukan evaluasi berbasis data terkait keterjangkauan siaran sekaligus memperluas program nonton bareng serta promosi ke berbagai daerah. Tak hanya itu, Komisi VII mendorong optimalisasi hak siar guna memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional.