RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah akan memastikan akan mencoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bila penggunaan bantuan sosial (bansos) disalahgunakan. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.

Ia mengatakan hal ini, sebagai respon atas ditemukannya penyalahgunaan bansos, untuk judi online (judol). Menko PM menegaskan bahwa bansos yang disalurkan pemerintah, bukan untuk dijadikan untuk bermain judol.

Muhaimin menuturkan, pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat itu, diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga bila terjadi penyalahgunaan, ia menuturkan akan di tindak tegas dengan tidak dimasukkan kembali sebagai penerima manfaat bantuan.

"Sampai hari ini terus kita atasi (penyalahgunaan bansos). Yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan," kata Muhaimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Lebih lanjut, Menko PM menuturkan bahwa pihaknya, belum mendapatkan laporan penerima bansos yang dicoret akibat judol. Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, pencoretan KPM bansos, berada pada kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain bansos, ia menuturkan bahwa pemerintah juga menggenjot berbagai program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti dijelaskan Menko PM, yakni terkait program penguatan ekonomi masyarakat kelas menengah.

"Kita punya program 10 juta bekerja, dan 10 juta naik kelas. Salah satunya agar UMKM kita tumbuh, dan melahirkan kelas menengah yang kuat, yang tumbuh," ujar Cak Imin.