Menko PM: Akurasi Data Jadi Kunci Utama Percepatan Pengentasan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pembaruan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial makin tepat sasaran. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem secara efektif.

“Data harus semakin akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.

Muhaimin menekankan, bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai perlindungan jangka pendek. Menurut dia, program bansos harus mampu mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

“Kita ingin bantuan sosial tidak hanya bersifat perlindungan sementara. Bansos juga mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.

“Kami bersama BPS terus melakukan pemutakhiran data. Saat ini sudah ada lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SIKS-NG,” kata Saifullah.

Gus Ipul menyampaikan penyaluran bansos Triwulan II 2026 telah menjangkau lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru nasional tahun ini seluruh. Penambahan penerima itu disebut lahir dari pembaruan basis data sosial yang semakin rinci akurat dan tepat sasaran nasional.

“Pada Triwulan II 2026, lebih dari 470 ribu keluarga baru mulai menerima bantuan sosial. Penambahan penerima ini merupakan hasil pembaruan basis data yang kini semakin rinci dan akurat,” ucap Gus Ipul menjelaskan.

Disisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut tingkat kemiskinan Indonesia September 2025 mencapai 8,25 persen. Sementara data 289 juta penduduk terverifikasi menjadi fondasi penajaman program perlindungan sosial pemerintah.

“Per September 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem 0,78 persen. Sebanyak 289 juta data penduduk telah direkonsiliasi, menjadi dasar penajaman program perlindungan sosial,” kata Amalia Adininggar Widyasanti.