Wamensos Minta Bandar Lampung Bentuk Kampung Siaga Bencana
- 12 Mei 2026 07:31 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wamensos minta Bandar Lampung bentuk Kampung Siaga Bencana
- Langkah disiapkan untuk memperkuat mitigasi banjir
- Pembahasan dilakukan bersama Wali Kota Bandar Lampung
- Kemensos nilai kesiapan warga hadapi bencana perlu diperkuat
- Warga nantinya mendapat pelatihan mitigasi dan penanganan awal bencana
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB). Langkah itu disiapkan untuk memperkuat mitigasi banjir di wilayah rawan bencana.
Permintaan disampaikan saat menerima Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Kantor Kementerian Sosial, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah juga membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Karena Bandar Lampung sering banjir, bagusnya dibangun KSB. Tidak cukup hanya lumbung sosial,” kata Agus Jabo.
Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya telah menyalurkan bufferstock untuk lumbung sosial di Bandar Lampung. Namun, pemerintah menilai kesiapan masyarakat menghadapi bencana juga perlu diperkuat.
Melalui Kampung Siaga Bencana, warga akan mendapat pelatihan mitigasi bencana. Pelatihan mencakup penanganan awal dan pengelolaan lumbung sosial.
Pemerintah berharap masyarakat dapat mengurangi dampak bencana sebelum bantuan datang. Respons penanganan bencana juga diharapkan menjadi lebih cepat.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyatakan siap menindaklanjuti pembentukan Kampung Siaga Bencana. Pemerintah kota juga menyiapkan gudang lumbung sosial di wilayah rawan banjir.
“Kami sudah menyiapkan gudang di empat kecamatan. Pengajuannya juga sudah kami lakukan,” ucap Eva.
Empat kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Panjang, Kedamaian, Kedaton, dan Rajabasa. Wilayah tersebut dinilai rawan terdampak banjir.
Selain penanganan bencana, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data sosial. Seluruh bantuan pemerintah disebut akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Harus berdasarkan data. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan BPS memetakan masyarakat miskin,” katanya.
Menurut Agus Jabo, monitoring dan evaluasi bantuan juga perlu diperkuat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara tepat.
Pemerintah ingin bantuan sosial berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Evaluasi juga dilakukan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....