RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengusulkan pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat dilakukan melalui instansi lain. Usulan disampaikan saat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 8 Mei 2026.

Usulan muncul karena Kementerian Sosial masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia bidang pengadaan. Pemerintah ingin proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami ingin pengadaan sementara bisa dilakukan lewat agen pengadaan. Bisa dititipkan ke kementerian yang punya kapasitas lebih baik,” kata Saifullah Yusuf.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Kemensos juga ingin memastikan program Sekolah Rakyat berjalan bersih dari praktik korupsi.

Konsultasi dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIB.

Dalam pertemuan itu, Gus Ipul mengakui tata kelola pengadaan Kemensos masih perlu diperbaiki. Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, posisi Kemensos berada di peringkat 167.

“Dalam catatan LKPP kami masih di peringkat 167 dari 600 lebih lembaga. Ini harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Ia mengatakan Sekolah Rakyat menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Program tersebut juga masuk dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

“Ini bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah dan orang tuanya diberdayakan,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, keluarga siswa juga akan mendapat bantuan sosial dan program pemberdayaan. Pemerintah ingin keluarga penerima menjadi lebih mandiri.

“Anaknya lulus dan orang tuanya naik kelas menjadi keluarga mandiri. Tidak lagi bergantung bansos,” ucapnya.

Gus Ipul menegaskan Kemensos terbuka terhadap pengawasan publik dan lembaga pemeriksa. Seluruh proses pengadaan disebut siap diperiksa dan dievaluasi.

“Kami siap terbuka untuk diperiksa dan didalami. Ini momentum menerima saran dan kritik,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan masukan terkait titik rawan korupsi dalam pengadaan. Masukan mencakup potensi gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.

“Jangan sampai ada kickback dan gratifikasi. Semua itu sudah menjadi perhatian kami sejak awal,” ucap Gus Ipul.

Ia juga menjelaskan penyediaan seragam dan sepatu siswa menjadi bagian dukungan negara terhadap keluarga miskin. Seluruh siswa berasal dari keluarga desil satu dan dua Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

“Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan langsung kepada keluarga miskin,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menyebut pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan pengawasan program. Koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan tim teknis Kemensos.

“Kami sudah menyampaikan antisipasi yang harus dilakukan. Tinggal tindak lanjut berikutnya,” kata Setyo.