Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos untuk 42 Kabupaten

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten mulai 13 Mei 2026. Sistem berbasis artificial intelligence ditargetkan berjalan nasional paling lambat akhir 2026.

Digitalisasi perlindungan sosial menjadi portal pendaftaran dan sanggah bantuan sosial terintegrasi lintas kementerian. Sistem mencakup Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi penting untuk memperkuat akurasi data penerima bantuan. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan ribuan aplikasi kementerian dan lembaga.

“Proses pengambilan keputusan harus berbasis data akurat. Sekarang sekitar 27 ribu aplikasi mulai tersambung,” kata Luhut di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.

Menurutnya, sistem telah memanfaatkan teknologi face recognition dan artificial intelligence. Teknologi tersebut sebelumnya diuji coba di Banyuwangi.

“Face recognition sudah dipraktikkan di Banyuwangi dan hasilnya sangat akurat,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau program tersebut pada Juni mendatang. Peninjauan direncanakan dilakukan di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali.

Pemerintah akan mengecek proses pendaftaran dan mekanisme sanggah data penerima bantuan. Jika uji coba berjalan baik, peluncuran nasional dilakukan akhir tahun ini.

“Kalau 42 kabupaten berjalan baik, Presiden akan roll out Oktober atau November. Paling lambat tahun ini berjalan nasional,” kata Luhut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan digitalisasi bansos membuat profil penerima lebih teridentifikasi. Pemerintah dapat mengetahui kondisi sosial hingga biometrik penerima bantuan.

“Dengan digitalisasi bansos kita bisa mengetahui profil penerima lebih lengkap. Kita juga mengetahui biometriknya,” ucap Saifullah Yusuf.

Menurutnya, pemerintah juga dapat memantau jenis bantuan yang diterima masyarakat. Data mencakup bantuan pemerintah maupun nonpemerintah.

“Sehingga kita tahu setiap tahun penerima manfaat menerima bantuan berapa besar. Semua bisa dipantau lebih jelas,” katanya.

Aplikasi terhubung dengan berbagai basis data pemerintah. Integrasi melibatkan Kemensos, Dukcapil, Badan Pusat Statistik, BPJS, hingga Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah juga memastikan masyarakat lanjut usia tetap mendapat pendampingan. Pendamping sosial dan pemerintah daerah akan membantu penggunaan sistem digital.

“Belum sempurna, tapi harus dimulai. Pelan-pelan masyarakat akan terbiasa,” ucap Gus Ipul.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengapresiasi integrasi data lintas kementerian. Menurutnya, langkah tersebut baru pertama dilakukan secara menyeluruh.

“Saya ingin berterima kasih karena baru kali ini data administrasi terintegrasi. Ini langkah penting,” kata Arief.