Kemenhub dan Pelindo Siapkan Implementasi E-Pilotage untuk Pemanduan Kapal
- 24 Jul 2026 00:58 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo menandatangani kesepahaman bersama untuk menerapkan e-pilotage dan remote pilotage guna meningkatkan keselamatan pelayaran melalui transformasi digital
- Implementasi diawali dengan kajian risiko, evaluasi infrastruktur, penyusunan regulasi, serta pelatihan SDM sebelum uji coba di Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda
- E-pilotage diharapkan meningkatkan efisiensi layanan pemanduan kapal, mengurangi risiko kelelahan personel pandu, serta mendukung modernisasi sektor kepelabuhanan nasional
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perhubungan bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyiapkan implementasi e-pilotage dan remote pilotage pada perairan wajib pandu nasional. Kesepahaman bersama tersebut menjadi langkah awal modernisasi layanan pemanduan kapal sekaligus memperkuat keselamatan pelayaran melalui transformasi digital.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan pemanduan kapal menjadi layanan penting menjaga keselamatan serta kelancaran lalu lintas pelayaran. Selama ini, pemanduan masih dilaksanakan secara fisik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.
Masyhud menjelaskan karakteristik beberapa perairan wajib pandu menimbulkan tantangan operasional karena jarak tempuh dan durasi pelayanan cukup panjang. Kondisi tersebut dinilai memerlukan solusi pelayanan yang tetap mengutamakan keselamatan serta efektivitas pelaksanaan pemanduan kapal.
"Pada sejumlah perairan wajib pandu dengan karakteristik jarak tempuh yang panjang dan waktu pemanduan yang lama. Pelaksanaan pemanduan secara fisik semata dapat menimbulkan risiko kelelahan bagi personel pandu, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran itu sendiri," ujar Masyhud dalam sambutannya di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Ia menambahkan Kementerian Perhubungan telah membuka peluang penyelenggaraan pemanduan elektronik melalui PM Nomor 4 Tahun 2023. Regulasi tersebut juga memungkinkan penerapan skema hybrid menggabungkan pemanduan fisik dan nonfisik setelah memenuhi kajian serta prosedur.
"Kesepahaman Bersama yang kita tandatangani hari ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata komitmen bersama. Untuk memperkuat keselamatan pelayaran, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemanduan, sekaligus mendorong transformasi digital di sektor kepelabuhanan nasional," kata Masyhud.
Kesepahaman bersama itu mencakup empat ruang lingkup utama yang akan dijalankan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Pelindo. Ruang lingkup tersebut meliputi kajian risiko, evaluasi infrastruktur, penyusunan regulasi, serta pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia.
Sebagai tahap awal, uji coba implementasi akan dilaksanakan pada empat lokasi prioritas yang telah ditetapkan kedua pihak. Keempat lokasi tersebut meliputi Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda dengan peluang perluasan berdasarkan hasil evaluasi.
"Kajian risiko harus dilakukan secara mendalam, uji coba harus dievaluasi secara objektif, dan setiap tahapan implementasi e-pilotage. Maupun remote pilotage harus benar-benar siap dari sisi regulasi, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia sebelum diterapkan secara konkret dan masif," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo Achmad Muchtasyar menyebut e-pilotage menjadi inovasi memperkuat layanan pemanduan kapal nasional. Menurutnya, inovasi tersebut mampu menjawab tantangan operasional mendatang dengan tetap mengedepankan keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi.
Achmad berharap kerja sama tersebut menjadi awal penguatan sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo menghadirkan layanan lebih modern. Transformasi pelayanan pemanduan diharapkan semakin adaptif mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung kebutuhan operasional sektor kepelabuhanan nasional.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Atas dukungan dan kesamaan visi sehingga implementasi e-pilotage ini dapat segera diwujudkan," kata Achmad.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....