Perkuat Ketahanan Energi Nasional, DPR Rekomendasikan Langkah Strategis Ini

  • 07 Mei 2026 11:41 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong, pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui sejumlah langkah strategis.
  • Pertama, mempercepat pembangunan cadangan energi strategis atau strategic petroleum reserve (SPR) guna mengantisipasi gangguan pasokan global.
  • Selain itu, (Keempat) pentingnya peran diplomasi energi yang lebih aktif, baik melalui kerja sama bilateral maupun forum multilateral.

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong, pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui sejumlah langkah strategis. Setidaknya, terdapat empat langkah strategis yang direkomendasikan Ratna untuk pemerintah Indonesia.

Pernyataan tegas politikus PKB ini, sekaligus merespons pernyataan AS yang mengaku fase operasi militer utama terhadap Iran telah berakhir. Pernyataan AS itu, menurutnya, menjadi momen untuk Indonesia memperkuat ketahanan energi.

"Pertama, mempercepat pembangunan cadangan energi strategis atau strategic petroleum reserve (SPR) guna mengantisipasi gangguan pasokan global. Kedua, melakukan diversifikasi sumber impor energi agar tidak bergantung pada satu kawasan tertentu," kata Juwita dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Ketiga, kata Juwita, pemerintah harus mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Semua itu, guna mengurangi eksposur terhadap volatilitas harga minyak dunia.

"Selain itu, (Keempat) pentingnya peran diplomasi energi yang lebih aktif, baik melalui kerja sama bilateral maupun forum multilateral. Guna memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi di tengah dinamika global yang terus berubah," ucap Juwita.

Kemudian, Ratna mengingatkan, selama ini kebijakan energi nasional cenderung bersifat reaktif terhadap gejolak global. Oleh karenaya, momentum pasca-deeskalasi konflik ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan struktural yang lebih berkelanjutan.

“Jangan sampai kita terjebak dalam euforia bahwa konflik telah mereda, sementara risiko sesungguhnya masih membayangi. Pemerintah harus bergerak dari pola reaktif menjadi antisipatif, dengan kebijakan yang berbasis pada ketahanan jangka panjang,” ujar Juwita.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyatakan, Operasi 'Epic Fury' telah berakhir. Ia menambahkan, AS kini memasuki fase baru, yakni Project Freedom yang berfokus pada pengawalan kapal di Selat Hormuz.

Rubio menjelaskan tahap operasi militer sebelumnya telah selesai dan tidak lagi menjadi bagian dari agenda utama AS di kawasan tersebut. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump memberi tahu Kongres bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berlaku sejak April. Ia juga menyebut bahwa perang antara kedua pihak dianggap telah berakhir, dilansir dari The Hill, Rabu, 6 Mei 2026.

“Operasinya sudah selesai. Epic Fury, seperti yang telah diberitahukan presiden kepada Kongres, tahap itu sudah berakhir. Sekarang kita beralih ke Project Freedom,” kata Rubio kepada wartawan di ruang konferensi Gedung Putih.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....