RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menyerahkan laporan komprehensif berisi 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan ini menandai fase penting menuju implementasi berbagai agenda strategis reformasi Polri ke depan.

Mengutip siaran pers SETARA Institute, tahap berikutnya menjadi ujian utama bagi pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Fokus reformasi kini bergeser dari penyusunan laporan menuju pelaksanaan kebijakan yang konkret dan terukur.

Police Reform Initiative (PRI) SETARA Institute menilai keberhasilan reformasi bergantung pada keseriusan pemerintah mengeksekusi rekomendasi yang telah disampaikan. Tanpa langkah konkret, laporan berpotensi hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak perubahan yang signifikan.

SETARA Institute juga menilai Presiden memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik reformasi Polri ke depan. Posisi tersebut menempatkan Presiden sebagai aktor kunci dalam memastikan keberlanjutan agenda reformasi secara menyeluruh.

Tanpa dukungan political will yang kuat, akselerasi reformasi berpotensi berubah menjadi stagnasi yang dikelola secara sistematis. Kondisi ini membuat reformasi tetap dibicarakan, tetapi tidak benar-benar dijalankan secara nyata.

Lebih lanjut, laporan KPRP dinilai berpotensi berhenti sebagai dokumen teknokratis jika tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Situasi tersebut dapat memperpanjang stagnasi reformasi Polri yang selama ini banyak mendapat sorotan publik.

Untuk mendorong percepatan, SETARA Institute menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden terkait implementasi reformasi Polri. Rekomendasi ini menekankan pentingnya langkah konkret, transparansi, dan penguatan pengawasan kelembagaan.

Rekomendasi SETARA Institute:

1. KPRP menyerahkan laporan komprehensif dalam bentuk 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan ini menandai fase penting menuju implementasi agenda reformasi Polri.
2. SETARA Institute menilai tahap berikutnya menjadi ujian utama komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi Polri. Fokusnya bergeser dari menerima laporan menuju pelaksanaan kebijakan konkret.
3. Presiden dinilai sebagai aktor kunci yang menentukan arah politik reformasi Polri ke depan. Tanpa political will kuat, reformasi berpotensi stagnan dan hanya menjadi agenda normatif.
4. Laporan KPRP berpotensi berhenti sebagai dokumen teknokratis jika tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini dapat memperpanjang stagnasi reformasi yang selama ini mendapat sorotan publik.
5. Presiden diminta segera menerjemahkan laporan KPRP ke dalam agenda kebijakan konkret agar tidak kehilangan momentum. Respons yang lambat dinilai berisiko menghambat percepatan reformasi Polri.
6. Pengangkatan Kapolri dan pejabat kunci harus berbasis sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. Langkah ini penting untuk menjawab tuntutan publik terhadap kepemimpinan Polri.
7. Penguatan Kompolnas perlu segera ditindaklanjuti sesuai amanat TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000. Selain kewenangan, penyesuaian regulasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan eksternal Polri.
8. Pembatasan jabatan anggota Polri di luar institusi harus mengacu pada Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025. Ketentuan ini menegaskan anggota Polri harus mundur atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar kepolisian.
9. Pelibatan masyarakat sipil dan pers diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik dalam reformasi Polri. Tanpa tekanan publik yang konsisten, kecenderungan mempertahankan status quo akan lebih dominan.
10. Polda perlu diberi peran lebih sebagai garda terdepan percepatan reformasi Polri di daerah. Kedekatan dengan masyarakat membuat Polda strategis dalam mendorong perubahan di tingkat operasional.