RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini ditandai melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Sumatra Selatan, Rabu, 6 Mei 2026.

Apel dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago dan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta diikuti jajaran pemerintah daerah. TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, dan pemangku kepentingan lainnya turut menjadi peserta apel.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla. Tujuannya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Re-aktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” ujar Djamari dalam keterangannya.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar capaian pengendalian karhutla yang baik terus dipertahankan. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid,” ucapnya.

Sumatra Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Ini dipengaruhi karakteristik lahan gambut, lahan kering, serta riwayat kebakaran berulang.

Pada Januari–Maret 2026, luas indikasi kebakaran di wilayah ini tercatat 68,45 hektare. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai tren karhutla nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2015 karhutla seluas 2,6 juta hektare, 2019 turun menjadi 1,6 juta hektare. Dan 2023 kita bisa turunkan menjadi 1,1 juta hektare,” kata Raja Juli Antoni.

Angka karhutla tahun 2025 juga berhasil ditekan dibandingkan 2024. Menurutnya, capaian tersebut didorong koordinasi lintas sektor yang semakin kuat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran juga menjadi faktor pendukung lain. “Apel ini, merupakan bagian dari upaya merobohkan ego sektoral, agar kita bisa bekerja sama dan bertanggung jawab bersama,” ucap Raja Juli.

Pemerintah juga terus memperkuat langkah strategis, mulai dari patroli terpadu, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menekan angka karhutla.

Apel ini menjadi momentum memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat jika indikator kerawanan meningkat.