Kemenko Kumham Imipas Perkuat Sinergi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual

  • 06 Mei 2026 18:30 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan penyusunan peta jalan hak kekayaan intelektual memerlukan koordinasi lintas lembaga agar lebih terarah nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan penyusunan peta jalan hak kekayaan intelektual memerlukan koordinasi lintas lembaga agar lebih terarah nasional. Ia menyebut sinergi antar kementerian penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan HKI berjalan terpadu dan efektif secara konsisten di lapangan.

Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan menilai selama ini urusan hak kekayaan intelektual dipahami hanya menjadi kewenangan Kementerian Hukum oleh banyak pihak luas. Menurutnya persoalan HKI melibatkan banyak sektor sehingga membutuhkan koordinasi kuat dari Kementerian Koordinator terkait lintas lembaga secara nasional.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

“Selama ini orang memikirkan kalau berbicara tentang hak kekayaan intelektual, ini pasti hanya semata-mata di bawah koordinasi Kementerian Hukum. Tetapi kami dari (Kemenko Kumham Imipas) punya tugas juga untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik,” kata Otto Hasibuan saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan kementeriannya bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mendorong kolaborasi antarlembaga agar kebijakan HKI terpadu secara nasional berjalan efektif. Langkah itu dilakukan supaya setiap lembaga terkait tidak menjalankan kebijakan kekayaan intelektual secara terpisah dan saling mendukung optimal.

“Karena mengenai hak kekayaan intelektual ini sesungguhnya tidak hanya berada di salah satu sektor saja. Dia ada di banyak lembaga. Makanya sekarang kita mengundang seluruh lembaga-lembaga yang terkait tentang hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Ia menyebut sebanyak 71 perwakilan berbagai lembaga diundang dalam forum koordinasi guna menyamakan persepsi lintas sektor secara bersama. Forum tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menyusun arah kebijakan HKI yang lebih terpadu bagi kepentingan nasional.

“Kalau ini kita biarkan masing-masing jalan, akhirnya petanya itu tidak jelas. Acara ini disusun untuk mengatur arah hak kekayaan intelektual demi mewujudkan cita-cita Presiden ke depan secara lebih terarah,” kata Otto Hasibuan.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....