RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta masyarakat mengawasi negosiasi ekonomi. Banyu Biru menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus memantau proses Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat secara serius.

Negosiasi perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS) tersebut harus berjalan transparan demi menjaga marwah negara. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu menilai pengawasan menyeluruh sangat diperlukan publik.

Diksi kedaulatan serta kemerdekaan bangsa harus menjadi jiwa utama dalam setiap kesepakatan tarif antar kedua negara. Banyu Biru mengingatkan agar pemerintah tetap waspada di tengah gejolak ketidakpastian konflik geopolitik dunia saat ini.

“Ditengah ketidakpastian konflik geopolitik, ART harus dikawal rakyat secara mikroskopik dengan menggunakan dengan menggunakan ‘kaca pembesar’. Karena kata daulat dan merdeka adalah diksi substantif yang harus menjadi spirit,” ujar Banyu Biru di Jakarta dalam keterangannya yang diterima RRI, Rabu, 6 Mei 2026.

Legislator tersebut mengingatkan pemerintah agar mencermati setiap klausul kontrak secara detail guna menghindari kerugian nasional. Berbagai kesepakatan lintas sektor wajib berada pada koridor kedaulatan negara Republik Indonesia (RI) yang mutlak.

Ia menegaskan bahwa ruang gerak bangsa tidak boleh terkunci oleh perjanjian internasional yang bersifat asimetris. Kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama di atas kerja sama ekonomi dengan pihak asing mana pun.

“Harus dipastikan berbagai deal di berbagai lini jangan sampai ada yang mencederai kedaulatan dan independensi negara kita. Kita tidak boleh tergelincir dalam perjanjian yang justru mengunci ruang gerak bangsa sendiri,” kata Banyu Biru.

Banyu Biru menekankan bahwa keterlibatan partisipasi publik merupakan bagian penting dari fungsi kontrol demokratis di Indonesia. Persetujuan dari rakyat menjadi bentuk legitimasi paling kuat dalam menentukan arah langkah strategis kebijakan luar negeri.

Negosiasi setiap poin barang harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak secara adil. Solusi yang saling menguntungkan menjadi kunci utama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perundingan.

“Pengawalan ART ini harus dilakukan secara kolektif, Iisu nya adalah nego nego per items yang harus menguntungkan kedua belah pihak, harus win win solutions. Meminimalisir hal yang asimetris dalam perundingan adalah kunci, makanya kita harus bantu kawal pemerintah kasih masukan dan memonitor perjalanan negosiasi ini,” ucapnya.

Politisi tersebut turut menyoroti dampak langsung kesepakatan ekonomi ini terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Industri tekstil nasional memerlukan perlindungan khusus karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja yang sangat besar.

Pemerintah wajib hadir untuk memastikan pelaku usaha kecil tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh negara secara konsisten.

“Jangan sampai perjanjian ini justru memukul pelaku UMKM tekstil kita, mereka adalah salah satu garda depan ekonomi rakyat. Negara wajib hadir memastikan mereka terlindungi dari persaingan yang tidak seimbang,” katanya.

Perlindungan data digital nasional juga menjadi aset strategis yang tidak boleh dikompromikan kepada pihak mana pun. Banyu Biru menegaskan bahwa keamanan data mencerminkan kedaulatan sebuah bangsa merdeka di era ekonomi teknologi saat ini.

Negosiasi ini harus memperhitungkan faktor energi dunia serta dinamika perang yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah. Seluruh variabel global tersebut akan berdampak riil pada nasib jutaan rakyat kecil di struktur ekonomi terbawah.

“Ini adalah momentum kebangsaan. Kita wajib secara kolektif memberi masukan dan ikut mengawal dengan kaca pembesar, atau secara mikroskopik,” ujarnya.