RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Grobogan mencari lahan baru untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang diusulkan sebelumnya tidak memenuhi syarat karena berstatus Lahan Sawah Dilindungi.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dinas Sosial Grobogan di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Ia menegaskan lahan harus memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.

“Untuk Sekolah Rakyat cari lahan yang clear,” ucapnya. Ia menyebut lahan harus memiliki akses jalan dan tidak berada di kawasan rawan bencana.

Ketersediaan listrik dan air bersih juga menjadi syarat utama. Agus meminta Pemkab Grobogan segera mencari lokasi alternatif yang sesuai.

Ia berharap daerah tersebut dapat mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. “Saya ingin Grobogan ikut tahun ini,” katanya.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan Grobogan memiliki 69.671 keluarga Desil 1 dari total 538.620 keluarga. Kondisi ini menjadi dasar percepatan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati menyebut lahan seluas 6,75 hektare diusulkan di Kalongan, Purwodadi. Namun lokasi tersebut masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Kendalanya LSD,” ucapnya. Ia mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari alternatif lahan. “Kami masih melihat kemungkinan lahan di luar perhutanan sosial,” katanya.

Saat ini di Grobogan belum memiliki Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan bagi anak dari keluarga prasejahtera Desil 1 dan 2.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga.