RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), akan menyerahkan laporan hasil pendalaman dengan berbagai pihak terkait perbaikan institusi kepolisian. Hal itu disampaikan Urusan Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri.

Ia mengatakan bahwa dalam penyerahan itu, akan berlangsung dalam pertemuan Kepala Negara dengan KPRP. Meski demikian, saat dikonfirmasi terkait poin-poin laporan yang tertuang dalam rekomendasi itu, Dofiri enggan menyebutkannya kepada wartawan.

Dofiri yang juga sebagai anggota KPRP, mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada Presiden. Sehingga dijelaskannya, terkait rekomendasi dalam perbaikan institusi Polri, belum dapat di sampaikan ke publik.

"Seluruh anggota Komisi (menghadap Presiden). Nanti dong (hasil kesimpulannya), kesepakatan kita di Komisi, setelah melapor Presiden, baru (disampaikan ke publik)," kata Dofiri saat di konfirmasi wartawan di Pilar Kompleka Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Kendati demikian ditegaskannya, bahwa rekomendasi diyakini Dofiri telah sesuai dengan arahan Kepala Negara. Sebab dijelaskannya, dalam menyusun rekomendasi Reformasi Kepolisian, pihaknya telah menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak.

"Ya iya dong (sesuai). Kalo kitakan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden, dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Diketahui, dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan seluruh anggota KPRP, turut pula dihadiri sejumlah Menteri terkait. Seperti diantaranya, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra; Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan; dan Menkum, Supratman Andi Agtas.