DPR dan Pemerintah Sepakat Selesaikan RUU Ketenagakerjaan Tahun Ini

  • 03 Mei 2026 15:20 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • DPR dan pemerintah sepakat UU Ketenagakerjaan baru rampung paling lambat akhir 2026.
  • Penyusunan UU Ketenagakerjaan menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.
  • Regulasi baru diharapkan memperkuat perlindungan pekerja dan memberi kepastian hukum ketenagakerjaan.

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian Undang-Undang Ketenagakerjaan baru selesai paling lambat akhir 2026. Penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR sudah sepakat. Bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.

Menurut Dasco, regulasi yang akan dibentuk bukan sekadar revisi terhadap aturan sebelumnya. Pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang baru secara menyeluruh dari awal.

Baca juga: Dasco Sampaikan Salam Presiden Prabowo kepada Buruh di DPR

Pembentukan UU baru tersebut merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menilai aturan ketenagakerjaan sebelumnya sudah terlalu sering diuji secara konstitusional.

Berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi, substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji sebanyak 37 kali. Dari puluhan perkara tersebut, sebagian gugatan dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian.

Baca juga: Puan Dorong Satgas Mitigasi PHK Deteksi Dini Tekanan di Sektor Ketenagakerjaan

Selain itu, sejumlah ketentuan dalam aturan lama juga telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan regulasi baru yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum.

Percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi May Day 2026. Buruh berharap aturan baru dapat memperkuat perlindungan hak pekerja di Indonesia.

Dasco memastikan DPR dan pemerintah akan mempercepat proses pembentukan regulasi tersebut sesuai target yang telah disepakati. Pemerintah juga menegaskan pembahasan dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

Kata Kunci / Tags
aksi buruh buruh buruh Indonesia Dasco DPR DPR RI Gedung DPR RI hak pekerja Hari Buruh Internasional hubungan industrial Jakarta kebijakan ketenagakerjaan kepastian hukum ketenagakerjaan konstitusional Mahkamah Konstitusi May Day 2026 MK Omnibus Law pekerja pembahasan UU Pemerintah pemerintah dan DPR penyelesaian UU Ketenagakerjaan perlindungan buruh perlindungan hak pekerja perlindungan pekerja persoalan ketenagakerjaan putusan MK regulasi baru regulasi ketenagakerjaan revisi UU Ketenagakerjaan RUU Ketenagakerjaan sistem ketenagakerjaan Sufmi Dasco Ahmad target akhir 2026 uji materi undang-undang ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 UU Cipta Kerja UU Ketenagakerjaan

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....