Pelabuhan Tanjung Priok Tahan Tarif pada Kenaikan BBM

RRI.CO.ID, Jakarta — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai dirasakan di sektor kepelabuhanan. Namun, pengelola Pelabuhan Tanjung Priok memastikan belum ada penyesuaian tarif layanan, meski biaya operasional mengalami tekanan.

Hal tersebut dikatakan langsung Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Dwi Rahmad Toto Sugiarto. Ia juga menyebut pihaknya masih mengkaji dampak kenaikan harga BBM secara menyeluruh terhadap kinerja korporasi.

“Kalau di operasional tentu terasa, tapi saat ini masih kita kaji secara keseluruhan. Dan kami saat ini terus melakukan langkah untuk antisipasi,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 30 April 2026.

Sebagai langkah antisipasi, pengelola pelabuhan mulai mempercepat program efisiensi, salah satunya melalui elektrifikasi alat operasional. Sejumlah peralatan berbahan bakar solar secara bertahap dialihkan menggunakan tenaga listrik.

Program ini menyasar berbagai alat non-peti kemas, seperti forklift, truk pengangkut, hingga peralatan bongkar muat lainnya. Selain menekan biaya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari transformasi menuju pelabuhan ramah lingkungan.

Dwi menyebut, dari total sembilan unit crane yang dimiliki, tujuh di antaranya telah beralih menggunakan tenaga listrik. “Ke depan kita memang mengarah ke elektrifikasi sebagai bagian dari program Green Port Pelindo untuk mengurangi emisi,” ucapnya.

Meski terjadi tekanan biaya, aktivitas bongkar muat di pelabuhan terpantau tetap berjalan normal. Pengelola memastikan stabilitas layanan tetap menjadi prioritas di tengah dinamika kenaikan harga energi.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai, terutama pada sektor transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Kenaikan harga BBM ini tentu berpotensi berdampak pada sektor transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak sosial maupun mengganggu stabilitas ekonomi nasional,” ujar Achmad.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Hal ini guna mencegah penyalahgunaan dan kelangkaan di lapangan.

“Jangan yang subsidi ini disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Sementara yang non-subsidi juga perlu pengawasan agar tidak terjadi penimbunan maupun kelangkaan,” ucapnya.

“Distribusi harus diawasi dengan baik sampai ke SPBU. Kita tidak ingin kenaikan harga ini menimbulkan keresahan atau masalah sosial di masyarakat,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan langkah yang tepat, diharapkan dampak kenaikan BBM non-subsidi dapat dikendalikan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.