RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Garut dan Kudus dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Dukungan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan dalam audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 29 April 2026.

“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ucapnya.

Ia mengatakan Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjadi bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada 2026.

Menurutnya, Sekolah Rakyat harus dilengkapi fasilitas memadai. Fasilitas tersebut meliputi asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah.

Ia menambahkan pembangunan sekolah permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektare milik pemerintah. Lokasi juga harus memenuhi syarat teknis dan tidak berada di kawasan rawan bencana.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus menyebut masih terdapat sekitar 6.000 anak tidak sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di daerah.

Selain itu, keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus. Pemerintah daerah didorong mencari solusi agar program tetap berjalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda menyampaikan daerahnya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan. Saat ini terdapat 75 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar.

Selain pendidikan, kedua daerah juga membahas penguatan kesiapsiagaan bencana. Program Kampung Siaga Bencana (KSB) diusulkan untuk mendukung logistik dan dapur umum di tingkat desa.

“Silakan ajukan pembentukan KSB. Selain itu terkait lumbung sosial,” kata Agus Jabo.

Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki skema bantuan sosial adaptif untuk bencana. Dukungan diberikan mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kendala di daerah diminta segera dikomunikasikan untuk dicarikan solusi bersama.