RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, jalur kereta api harus segera diperbaiki untuk meningkatkan keamanan serta keselamatan masyarakat. Pernyataan itu, merespons kecelakaan maut kereta api jarak jauh dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Ketua DPP PDIP ini mengungkapkan, insiden kelam itu tidak hanya menghadirkan duka karena jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Tetapi juga, menempatkan kembali keselamatan transportasi publik sebagai ukuran utama kepercayaan masyarakat terhadap layanan harian.

"Meminta pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” kata Puan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Puan menyoroti, isu perlintasan sebidang di sepanjang perlintasan kereta di Indonesia. Perlintasan sebidang itu menurutnya keamanannya sangat kurang dan kecelakaan kereta seringkali terjadi.

"Harus disikapi dengan serius, setiap insiden besar tidak hanya berdampak pada korban langsung. Tetapi juga berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rasa aman menggunakan transportasi kereta,” ucap Puan.

Kemudian, Puan menjelaskan, dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KAI Commuter Line (KRL) bukan sekadar moda angkut massal. Melainkan, infrastruktur sosial yang menopang ritme kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat setiap hari.

“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan tidak cukup dilihat hanya sebagai kepatuhan prosedur operasional harian. Tetapi harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi,” ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah melakukan investigasi atas insiden tabrakan kereta api di Bekasi, Jawa Barat. Ini dilakukan untuk mengetahui secara utuh terjadinya tragedi yang menelan korban jiwa dan luka-luka tersebut.

Saat mengunjungi para korban di RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Presiden menyatakan secara garis besar banyak lintasan perkeretapian tidak dijaga. Menurut dia, jumlahnya cukup banyak hingga mencapai 1.800 titik di seluruh Pulau Jawa.

Terkait persoalan tersebut, Kepala Negara telah memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan membangun pos-pos jaga di titik jalur perlintasan kereta api.

“Kami segera akan mengadakan investigasi kejadiannya seperti apa. Namun, secara garis besar lintasan kereta api banyak tidak dijaga, itu segera kami atasi," ujar Presiden Prabowo, Selasa 28 April 2026.

Presiden Prabowo merencanakan, membangun pos-pos jaga di jalur lintasan kereta api dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun. Kepala Negara memastikan hal tersebut akan segera dieksekusi untuk memastikan keselamatan warga.

"Saya sudah perintahkan, kami akan segera memperbaiki semua,” ujarnya. Apakah akan memperkuat pos jaga atau tindakan lainnya, Presiden menegaskan akan menunjuk pelaksananya.

Presiden juga berjanji untuk membantu pembangunan flyover di Kota Bekasi. Menurut dia, hal itu menjadi keperluan mendesak warga kota tersebut demi keselamatan mereka.

“Pemkot Bekasi telah mengajukan pembangunan flyover karena kota ini sangat padat sehingga itu sangat penting dan mendesak. Jadi saya sudah menyetujui pembangunan flyover langsung dengan bantuan Presiden," kata Presiden Prabowo.

Insiden tabrakan kereta api itu terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin 27 April 2026 malam. Kereta rel listrik (KRL) yang tengah berhenti tiba-tiba dihantam dari belakang oleh KA Argo Bromo dari arah Jakarta.

Menurut informasi hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 14 orang. Sedangkan korban luka-luka tercatat sebanyak 84 orang yang tengah dirawat di berbagai rumah sakit di Kota Bekasi.