Menperin: Subsidi Seluruh Kendaraan Listrik Dikaji untuk Ketahanan Energi

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menyebut bantuan finansial tersebut akan menyasar seluruh model mobil serta motor berbasis elektrik secara menyeluruh.

Agus menjelaskan bahwa transisi menuju ekosistem elektrik merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Semua harus, semua nanti akan berbasis electric vehicle (EV)," kata Agus di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Lanjutnya, gangguan perdagangan minyak mentah di Selat Hormuz menjadi indikator penting bagi kemandirian energi Indonesia. Ia mengatakan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong pemerintah untuk segera beralih ke sumber energi terbarukan.

"Dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi, itu juga penting. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi," ujar Agus.

Ia menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi akan mengurangi beban ketergantungan negara terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM). "Jadi ketahanan energi itu mengurangi tergantungan kita terhadap impor BBM," ucap Agus.

Menperin menyebut pemerintah saat ini masih menyusun regulasi subsidi khusus untuk motor listrik. Ia mengungkapkan bahwa rencana nilai bantuan sebesar Rp5.000.000 per unit sedang masuk dalam tahap pembahasan.

Lanjutnya, angka usulan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut masih lebih rendah dibandingkan besaran subsidi sebelumnya yakni Rp7.000.000. Ia menekankan bahwa nominal bantuan per unit kendaraan tersebut belum bersifat final atau menjadi keputusan resmi.

"Saya kira saya masih menunggu dari tim teknis, berapa nilai subsidinya. Sehingga nanti bisa nilai-nilai pagu anggaran subsidinya sehingga nanti bisa kita terjemahkan, transmisikan kepada berapa unit motor," ujar Agus.

Agus menilai nilai subsidi Rp5.000.000 sudah cukup kuat sebagai sinyal percepatan transisi energi nasional. Menurutnya, pesan utama pemerintah adalah mengambil pelajaran berharga dari setiap kejadian geopolitik yang mengganggu stabilitas pasar.

"Kalau nanti Rp 5 juta, ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya. Pemerintah memberikan satu pesan, kita harus perkuat ketahanan energi kita dengan demikian, pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita import menjadi penting," ucap Agus.