RRI.CO.ID, Bandarlampung - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak membuka pendaftaran siswa untuk program Sekolah Rakyat. Perekrutan dilakukan melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyasar keluarga paling tidak mampu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar program pendidikan gratis itu tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di Bandar Lampung, Minggu 26 April 2026.

“Kami tidak membuka pendaftaran untuk Sekolah Rakyat. Yang ada adalah penjangkauan dengan basis DTSEN untuk keluarga paling tidak mampu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga melakukan penjangkauan langsung ke berbagai lokasi untuk memastikan anak-anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan dapat diarahkan masuk ke program tersebut. Termasuk anak-anak yang masih bekerja atau beraktivitas di jalanan.

“Kami proaktif. Misalnya melihat anak-anak di jalan yang masih usia sekolah, maka akan diasistensi dan dijangkau agar bisa masuk Sekolah Rakyat,” katanya.

Mensos menjelaskan, sebelum anak mengikuti proses belajar-mengajar, pihaknya terlebih dahulu berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Jika orang tua menyetujui, pemerintah akan memberikan sosialisasi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga. Orang tua siswa akan mendapat dukungan melalui berbagai program sosial dan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga keterlibatan dalam Koperasi Desa Merah Putih.

“Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Orang tua juga akan diberdayakan melalui berbagai program strategis,” ujarnya.

Pemerintah berharap, setelah anak-anak lulus dari Sekolah Rakyat, keluarga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan. Sehingga menjadi lebih mandiri dalam jangka waktu tertentu.