RRI.CO.ID, Jakarta - Pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 menuai sorotan serius dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai maraknya kecurangan menjadi tantangan besar bagi integritas seleksi pendidikan nasional.

Puan menyampaikan, berbagai temuan pelanggaran dalam UTBK tahun ini menunjukkan bahwa kompetisi belum sepenuhnya berjalan jujur “Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,” ujar Puan, pada Jumat 24 April 2026.

Ujian yang berlangsung sejak 21 April 2026 di berbagai daerah masih diwarnai pelanggaran. Panitia menemukan beragam modus, mulai dari penggunaan joki, pemalsuan identitas, hingga alat komunikasi tersembunyi.

Selain itu, ditemukan berbagai taktik manipulatif yang dilakukan peserta untuk mengelabui pengawas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola kecurangan semakin kompleks dan terorganisir.

Data panitia mencatat sedikitnya 2.640 peserta terindikasi melakukan pelanggaran. Bahkan, ditemukan dugaan sindikat joki yang berpotensi menghadapi sanksi pidana.

Menurut Puan, fenomena ini tidak lagi sekadar pelanggaran individu. Ia menilai praktik tersebut sudah menjadi pola berulang yang mencerminkan tekanan tinggi dalam persaingan pendidikan.

“Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan,” katanya

Dengan jumlah peserta mencapai 871.496 orang yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi, persaingan dinilai sangat ketat. Karena itu, prinsip meritokrasi harus tetap dijaga dalam proses seleksi.

Hal tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan bagi peserta yang berkompetisi secara jujur. “Setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi berbasis kemampuan dan usaha yang adil,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah dan panitia pelaksana untuk memperkuat sistem pengawasan. Adaptasi teknologi dinilai penting untuk menutup celah kecurangan yang terus berkembang.

Perbaikan sistem perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada seleksi berikutnya. “Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” katanya menambahkan.

Puan menekankan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terungkap. Namun juga dari kemampuan negara dalam mencegah praktik kecurangan.

Lebih lanjut, ia menilai fenomena ini juga berkaitan dengan tekanan sosial dalam dunia pendidikan. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan pentingnya membangun budaya kejujuran sejak dini. “Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian,” ucap Puan.