RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Langkah itu penting mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok pangan nasional akibat lonjakan kebutuhan bahan baku.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menegaskan MBG strategis menekan stunting, kemiskinan ekstrem, dan mencetak generasi unggul. Namun, ia menilai program berskala nasional itu harus terus dievaluasi agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal.

“Program MBG sejak awal bertujuan memerangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan menyiapkan generasi masa depan. Karena itu, evaluasi serta penyempurnaan tata kelola penting agar implementasinya tetap tepat sasaran,” kata Abdul Rivai Ras saat memberikan sambutan dalam Pembukaan APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.

Abdul juga menyoroti ancaman terhadap rantai suplai pangan nasional jika kebutuhan program MBG tidak dipetakan secara matang. Menurutnya, tekanan permintaan berpotensi memicu kelangkaan komoditas pokok di sejumlah daerah dan mengganggu keseimbangan pasar yang sudah berjalan.

“MBG tidak bisa dilihat hanya sebagai program distribusi makanan. Tetapi juga sebagai sistem ekonomi pangan yang harus dijaga keseimbangannya,” ucapnya menegaskan.

Abdul menilai keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak mungkin hanya ditopang pemerintah semata.Namun, dukungan dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi lokal dibutuhkan agar program berkelanjutan serta menguatkan masyarakat.

“Keberhasilan MBG tidak cukup ditopang pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen bangsa. Dunia usaha, pengelola dapur, akademisi, dan pelaku ekonomi lokal harus terlibat,” kata Abdul menutup.

Sebelumnya, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappissus) menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis harus dibarengi pengawasan pangan ketat demi mencegah kasus keracunan makanan massal. Pasalnya, isu keracunan menjadi persoalan paling krusial dalam pelaksanaan MBG karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat.

“Kita harus fokus bagaimana membuat angka keracunan itu menjadi zero. Untuk menjadi zero, diperlukan seluruh stakeholder berkontribusi dalam pengawasan quality control,” kata Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappissus) Aris Marsudiyanto.