RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyatakan siap untuk mengawal keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utamanya yakni memperkuat rantai pasok, edukasi hingga standar dapur yang sesuai.

Ketua APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan kehadiran asosiasi ini menjadi wadah koordinasi pengusaha penunjang MBG nasional bersama. Sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah secara nasional.

“Mereka bersatu, bertemu, dan berinteraksi dalam satu wadah asosiasi. Khususnya untuk mengatasi persoalan rantai pasok,” kata Abdul Rivai saat memberikan sambutan dalam Pembukaan APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.

Menurut Abdul, APPMBGI tidak hanya hadir sebagai forum berkumpul, tetapi juga mengambil peran aktif dalam supervisi, edukasi, serta sosialisasi regulasi. Langkah ini dilakukan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar operasional dan sertifikasi yang dipersyaratkan.

“APPMBGI punya peran ikut melakukan supervisi, memberikan edukasi. Sekaligus mensosialisasikan regulasi agar standar layanan MBG terpenuhi,” ujarnya.

Abdul menyampaikan asosiasi akan memberikan advokasi kepada pengelola dapur MBG agar pelaksanaan program sesuai ketentuan dan terus mengalami perbaikan berkelanjutan. Ia menegaskan APPMBGI merupakan organisasi independen yang dikelola secara mandiri oleh anggotanya, tanpa bergantung pada pendanaan eksternal, termasuk fasilitas operasional dari pemerintah.

“Kami tetap melakukan kritik secara konstruktif demi perbaikan di lapangan, karena program MBG ini masih relatif muda. Kami adalah organisasi independen, sumber pembiayaan berasal dari anggota untuk anggota guna menggerakkan roda organisasi,” ucapnya.

Senada, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto memastikan APPMBGI tidak menerima aliran dana pemerintah. Ia juga menegaskan APPMBGI berdiri sebagai organisasi non-government yang terlibat aktif mengawal pelaksanaan MBG.

“Ini murni non-government. Kami menyambut baik karena seluruh pemangku kepentingan ikut mengawasi secara aktif dan konstruktif,” kata Aris.